MPR Akan Rapat Gabungan Bahas Usulan Amendemen

Jakarta - MPR RI akan menggelar rapat konsultasi gabungan membahas usulan amendemen terbatas konstitusi atau UUD RI 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/1).

"Rapat gabungan, akan dipimpin oleh pimpinan DPR RI serta dihadiri oleh pimpinan badan-badan dan fraksi-fraksi di MPR RI," kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat menerima delegasi
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa.

Continue

Anak Buah Prabowo: Kedaulatan Ngak Bisa Ditawar!

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Andika Pandu Puragabaya mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak kompromi soal pencaplokan wilayah steril perbatasan RI-Timor Leste, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang belakangan mencuat.

“Masalah kedaulatan teritorial, harus keras, Nggak bisa ditawar. Presiden harus mengeluarkan perintah langsung untuk selesaikan masalah ini," kata Andika saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (19/1).

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu meminta pemerintah melakukan upaya serius dengan membuat sistem penyelesaian masalah perbatasan RI, tidak hanya dengan Timor Leste tapi juga negara tetangga lain.

“Selama ini diplomasi kita kurang diuntungkan, beberapa kali harus menalan pil pahit. Karena itu harus dibuat sistem diplomasi yang matang agar berhasil," tegasnya.

Andika juga mengingatkan pemerintah tidak membiarkan masalah berlarut-larut karena bisa berbahaya dari sisi stabilitas nasional. Karenanya harus diambil langkah-langkah antisipatif.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan peningkatan anggaran guna menjaga kawasan perbatasan, seperti yang ada di sektor pertahanan harus diperkuat. "Kalau perbatasan kuat, negara lain ngga berani macam macam," ujarnya.

Untuk itu, sesegera mungkin ia meminta pemerintah segera mengirim nota protes kepada pemerintah Republik Demokratik Timor Leste, dan mengirim utusan membicarakan masalah tersebut.

“Tapi kita harus hati-hati jangan sampai mereka pancing-pancing dan kita kepancing. Kami juga akan tinjau lokasinya dan menanyakan masalah ini kepada Panglima TNI dan Menlu," pungkasnya.

(Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI M. Setyo Sularso. FOTO: DOK.TNI)

Sumber

 

Continue

Rencana Revisi Paket UU Politik Akan Dimulai Akhir 2016

 

Jakarta - Rencana revisi paket undang-undang (UU) politik akan berlangsung pada akhir 2016. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk membahas revisi itu.

"Terkait paket UU politik akhir 2016. Saya sependapat juga masuk agenda pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Karena di 2019 harus dicermati dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Continue

Kondisi Politik Hingga Pemberantasan Korupsi Tak Berubah

JAKARTA - Hari ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) genap berusia satu tahun setelah dilantik pada 20 Oktober 2014.

Namun begitu, berdasarkan survei Poltracking Indonesia mayoritas masyarakat menilai tidak ada perubahan atau sama saja berkaitan dengan isu-isu utama di pemerintahan Jokowi-JK.

Continue