Kemenperin Minta Penegak Hukum Koordinasi Soal Produk tanpa SNI

Jakarta  - Kementerian Perindustrian meminta agar penegak hukum berkoordinasi dengan Kemenperin terkait produk-produk karya anak bangsa yang belum bersertifikat SNI.

"Jangan langsung dimusnahkan, tapi penegak hukum bisa berkoordinasi dengan Kemenperin," kata Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Euis Saedah di Jakarta, Selasa.

Continue

Roadmap IHT Sudah Disesuaikan dengan Kemampuan Industri

JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Enny Ratnaningtyas mengatakan roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 sudah melewati pembahasan.

Menurutnya, pembahasan itu dilakukan dengan lintas instansi sehingga menjadi kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan beragam aspek, termasuk aspek ekonomi dan kesehatan.

Continue

Menteri Jonan Siap Garap 12 Proyek Besar, Nilainya Maut

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan mengerjakan 12 paket kegiatan strategis untuk tahun anggaran 2016. Penandatanganan kontrak senilai Rp 14,242 triliun dilakukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantornya, Jakarta, Senin, (18/1). Penandatanganan ini dihadiri Presiden Joko Widodo.

Continue

Kantor Staf Presiden Monitor Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Hasilnya

Jakarta -Kantor Staf Presiden (KSP) hari ini menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap paket kebijakan ekonomi jilid 1 hingga 6 yang telah diluncurkan. Kepala KSP Teten Masduki mengatakan monev tersebut dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Paket ekonomi merupakan paket kebijakan presiden untuk merespon situasi ekonom global. Ada 2 hal penting dari kebijakan ekonomi yang harus dimonitor. Pertama aspek implementasi dan kedua dampaknya bagi perekonomian. Pertama kami sampaikan dari aspek ketepatan waktu implementasi regulasi," kata Teten di kantornya, Minggu (13/12/2015).

Continue

Legislator: Kinerja Ekonomi Pemerintah Berjalan Baik

Jakarta  - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang ekonomi relatif berjalan dengan baik. 

"Arah kebijakan fiskal tahun 2016 Pemerintahan Presiden Jokowi, bertujuan untuk memperkuat fundamental pembangunan nasional dan mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas," kata Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya

yang diterima, Selasa, meanggapi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Continue